infografis ketimpangan di indonesia

R Markdown

Potret Pendidikan: Analisis Ketimpangan & Kebijakan
Laporan Analisis Mendalam

Pendidikan: Janji Pemerataan vs Realitas Ketimpangan

Analisis komprehensif mengenai gap ekonomi, sosial, dan digital yang menghambat kemajuan pendidikan Indonesia, serta tinjauan kritis terhadap praksis kebijakan nasional.

📉

Rata-rata Lama Sekolah

8.7 Tahun

Masih di bawah target Wajib Belajar 12 Tahun

📶

Kesenjangan Digital

34% Gap Akses

Antara wilayah Urban dan Rural (3T)

🎓

Gap Partisipasi PT

3x Lipat

Peluang Kaya vs Miskin masuk Kuliah

Analisis Ekonomi

Privilese Ekonomi Menentukan Masa Depan?

Data menunjukkan korelasi linear yang kuat antara status ekonomi keluarga (kuintil pengeluaran) dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi.

Anak-anak dari keluarga Kuintil 1 (20% termiskin) menghadapi hambatan finansial yang signifikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tersier, menciptakan siklus kemiskinan antar-generasi.

🔍 Temuan Utama

Hanya 12% anak dari keluarga termiskin yang mengenyam pendidikan tinggi, berbanding 52% dari keluarga terkaya.

Partisipasi Perguruan Tinggi per Status Ekonomi

Sumber: Olahan Data Susenas (Ilustrasi)

Kesenjangan Digital & Regional

Geografi adalah takdir dalam pendidikan Indonesia. Siswa di perkotaan menikmati akses digital yang jauh lebih baik, sementara kualitas guru masih terpusat di pulau Jawa.

Akses Digital: Kota vs Desa

Persentase siswa dengan akses ke perangkat komputer dan internet stabil.

Implikasi: Pembelajaran jarak jauh dan literasi digital di pedesaan tertinggal signifikan.

Distribusi Kualitas Guru

Indeks Kompetensi Guru (UKG) berdasarkan wilayah utama.

Isu: Wilayah Timur Indonesia (Papua, Maluku) memiliki skor kompetensi guru terendah.
OECD Average
Indonesia
Standar Kualitas

Ketertinggalan Kompetensi Global

Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) secara konsisten menempatkan Indonesia di kuartil bawah dunia.

Skor kompetensi dasar (Membaca, Matematika, Sains) pelajar Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara OECD, mengindikasikan bahwa meskipun akses sekolah meningkat, kualitas pembelajaran belum memadai.

371
Membaca
379
Matematika
396
Sains

Skor PISA 2018 (Benchmark)

Analisis Praksis Kebijakan

Di Mana Masalahnya?

Anggaran pendidikan 20% APBN adalah mandat konstitusi. Namun, inefisiensi birokrasi dan ketidaktepatan sasaran menyebabkan dampak minimal pada kualitas. Klik tahapan di bawah untuk melihat isu krusial.

🏛️

Pusat (APBN)

Alokasi & Transfer

Status: Disalurkan
🏢

Dinas Daerah

Implementasi

!
Status: Bottleneck
🏫

Sekolah

Pembelajaran

Status: Penerima

Pilih tahapan di atas

Detail analisis kebijakan akan muncul di sini.