Kemiskinan menunjukkan kecilnya pendapatan sehingga tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkan standar hidup yang layak (Corral et al., 2020). Kemiskinan yang berkepanjangan akan berdampak pada berbagai aspek, diantaranya melebarnya ketimpangan sosial, menghambat pembangunan, atau bahkan memicu konflik horizontal dan meningkatkan tingkat kriminalitas suatu negara (UN, 2023). Apabila tidak ditangani dengan tepat, kemiskinan akan membentuk siklus antargenerasi yang sulit diselesaikan (Rivera & Currais (1999); Benhabib & Spiegel (1994; Lucas (1990)).
Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya Jawa Barat, terus menurun hingga 7.46% pada tahun 2024, persentase masyarakat miskin di Jawa Barat sejak 2020-2024 cenderung stagnan.
Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk memahami faktor-faktor pengaruh kemiskinan dan pola spasialnya demi mendukung perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
Pemetaan persentase kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya indikasi tidak independen secara spasial, dimana nilai kemiskinan di satu kab/kota memiliki keterkaitan dengan nilai observasi di kab/kota lain yang berdekatan. Kondisi ini menunjukkan adanya spatial dependence.
Adanya dependensi spasial ini mengindikasikan bahwa asumsi independensi antar observasi yang digunakan pada model regresi klasik (OLS) tidak terpenuhi. Jika kondisi tersebut diabaikan, maka hasil estimasi dapat menjadi bias dan tidak efisien. Oleh karena itu, perlu digunakan pendekatan ekonometrika spasial untuk menangkap pengaruh spasial secara lebih akurat.
Maksud dari penelitian ini adalah untuk menerapkan pendekatan spasial untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 2024 secara signifikan. Melalui analisis spasial, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model terbaik yang dapat menjelaskan hubungan antarwilayah serta faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat.
Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat dengan unit analisis kabupaten/kota. Analisis difokuskan pada pola spasial kemiskinan tanpa membahas aspek penyebab non-spasial secara mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan data tahun 2024 sehingga hasilnya menggambarkan kondisi pada periode tertentu dan tidak mencakup dinamika perubahan antarwaktu.